Jika Tak Ada Reaksi Anies, Pemuda Dari Utara Ancam Demo Besar Besaran di PIK

 

JAKARTA,Khatulistiwa News.com - (02/09) - Jaenal Labalawa , salah seorang aktivis GMNI mengulas sebenarnya siapa yg bertanggungjawab atas PIK. Yang mana, menurutnya Gubernur mestinya bertanggung jawab atas peristiwa di PIK. Demikian ujarnya saat bincang kebangsaan bertema 'ADA APA MERAH PUTIH DI PANTAI INDAH KAPUK' digelar di bilangan Percetakan Negara Jakarta Pusat, Kamis (02/09).

Adapun, narasumber saat acara berlangsung turut hadir Juju Purwantoro, SH, Jones Naibaho (Ketua LMPI Jakarta Utara), Ginting (Ketua Pemuda Utara), Irfan Maftuh (Ketua Umum HMI MPO Cab Jakarta), Jainal Labalawa (Ketua GMNI Jakarta Timur). Dan hadir pula, Ketua GBN DKI Jakarta Brigjen (purn) Amin Mahu.

Lanjut Jaenal, ketua GMNI Jakarta Timur sampaikan,"Karena bentuk kasih sayang kita ini, tolong ini kami kritik agar tidak terulang lagi," ujarnya ringan.

Diketahui, dua pekan pasca perayaaan HUT Kemerdekaan RI yang tiap 17 Agustus sebelumnya bakal dibentangkan bendera Merah Putih sepanjang 21 meter rencananya oleh ormas di wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara jadi polemik. Dikarenakan sempat diturunkan.

"DKI Jakarta ini barometer namun kejadian terjadi. Mungkin, ini adalah yang pertama dan terakhir. Maka, kita berikan waktu 3 x 24 jam. Karena bila tidak akan ada reaksi, kita akan aksi," kecamnya menyerukan.

Kemukanya menjelaskan, semua basecamp ada di Utara, baik Ulama dan basis basis kami ada di Utara. Jangan sampai nanti hanya jadi penonton yang Budiman dan Soleh."Kita mesti peka dan peduli terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI ini. Acuan persoalan ini UU tahun 2009 No. 24 pasal 07 ayat 3 yang berlaku," kata Zaenal

Irfan Maftuh Ketua HMI MPO DKI Jakarta mengingatkan tentang sejsaah pengembangan Perumahan indah Kapuk. Mulanya PIK adalah kawasan hutan mangrove pesisir Utara Jakarta. Karena kelicikan pengembang yang berkongkalikong dengan penguasa korup telah mengalihfungsikan menjadi kawasan perumahan mewah para taipan. Tidak usah heran menurut Maftuh jika ibu kota Jakarta saban tahun dilanda banjir besar dan meluas, akibat rusaknya lingkungan atas hilangnya resapan air.

Patut menjadi catatan bagi seluruh elemen bangsa, PIK jtelah menjadi titik aman penyelundupan narkoba daari China. Sebagaimana diberitakan beberapa waktu lalu polisi Pulau Seribu telah menangkap penyeludupan narkoba yang masuk melalui pelabuhan PIK. Dan pelabuhan PIK juga dipenuhi tag boat dan kapal pesiar disana, ada apa di PIK? Cetus Maftuh.

Maka Maftuh berkesimpukan PIK dengan ekskusifnya sangat rawan merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI. PIK telah menjadi negara dalam wilayah NKRI.

Sementara, di lokasi diskusi dan tempat yang sama Ketua Pemuda Utara, Ginting menyampaikan yang menjalankan dan mesti bertanggung jawab adalah Pemerintah Pusat."Presiden harus bertanggung jawab secara moral. Ini kok malahan, pemerintah pusat sibuk mengurusi mural," sindirnya.

"Berkibar nya bendera merah putih itu sebagai simbol dan kedaulatan Republik Indonesia. Kami meragukan kedaulatan NKRI di Pantai Indah Kapuk dalam hal ini. Dan kami akan demo besar besaran di PIK," ujarnya menegaskan.

"Kalau ada yang anggap ini persoalan sepele. Namun merah putih harus menjadi semboyan dan merupakan perjuangan kita merdeka di negeri ini. Mereka yang enggan dan tidak mengakui, itu adalah penghianatan terhadap bangsa," pungkas Ginting

Menurut Ginting menarik kesimpulan kalau Anies selaku Gubernur, nampak nya kurang untuk turun ke Pantai Indah Kapuk."Kita sudah membara untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya di PIK saja, namun di seluruh wilayah NKRI hingga ke pelosok negeri ini," tandasnya.

Aktivis Rijal KOBAR jelaskan ada beberapa orang katakan kalau Kasus ini sudah selesai. Saya ingatkan, belum selesai, tukasnya menjelaskan.

"Dan peneguran para kawan kawan dari ormas, memang dipasang. Lalu dilepas lagi. Jadi, mereka tidak menghargai bangsa ini," ujar Rijal

Padahal, notabene mereka tinggal di fasilitas yang nyaman, dan indah di wilayah kita. Namun tidak memperhatikan persoalan persoalan ini, tudingnya.

"Ini harus diselesaikan, dan Pemda DKI harus bertanggung jawab atas persoalan ini. Ini persoalan merah putih, apa ada yang bisa menjamin mereka tidak akan mengulang kembali," jelas Rijal 

Ulas Rijal mengatakan semenjak kapan mereka tidak pasang bendera ? Semenjak tahun 2016 dirinya menceritakan sempat masuk, dan melihat tidak ada."Memang, kalau di rumah rumah, ada segelintir dan bisa dihitung dengan jari yang memasang. Ini kelalaian, maka harus dukung secara moral. Coba, kalau reklamasi jadi. Lalu mereka tidak mau memang bendera merah putih. Tentu dilema," paparnya.(Niko)