Postingan
JAKARTA,Khatulistiwa News.com.(16/8) -
Terkait dengan perkara kasus Joko Tjandra buron kelas Kakap Kejaksaan yang bisa dengan bebas keluar masuk wilayah Indonesia belum juga urung selesai. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum KAKI (Komite Anti Korupsi) Arifin Nur Cahyono angkat bicara seraya mengatakan setelah petinggi polri dan kejaksaan menjadi tersangka.
"Bahkan, pihak imigrasi pun tidak bisa lepas dari target selanjutnya. seperti yang diketahui, red notice Joko Tjandra sempat dihapus. cepat atau lambat pasti akan terbongkar," kemuka pemuda yang acap kali berkecimpung dengan komunitas gerakan anti korupsi itu.
Menurutnya mengatakan untuk mengungkap fakta keluar masuk nya buron yang belasan tahun dikabarkan berada di luar negeri itu, Komite Anti Korupsi Indonesia meminta DPR untuk melakukan pansus dan memimpin proses hukum kasus Joko Tjandra.
"Karena sarat kental aroma ada dirigen penguasa politik yang terlibat mengatur skenario. Adanya oknum Polri,Kejaksaan dan imigrasi yang terlibat langsung membuat masyarakat tidak sepenuh percaya bahwa kasus ini akan diungkap secara menyeluruh dan terang benderang," cetus Arifin menekankan pandangan singkatnya.
Dalam hal ini, sambungnya mencermati skandal Djoko Chandra bukan hanya soal hukum. Akan tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan.
"Maka oleh karena itu harus ada Pansus yang mengungkapnya. Soalmya, tindak tanduk Joko Tjandra yang bisa berkolaborasi dengan para oknum penegak hukum lintas lembaga masih menjadi prioritas untuk diungkap," pungkas Arifin.(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar