Postingan
JAKARTA,Jakarta (29/04) - Hal yang selama ini sering terjadi adalah pelayanan kepolisian yang berbelit-belit, arogansi dalam ucapan, pungli, kekerasan dalam penyelesaian masalah, hingga penanganan kasus yang tebang pilih. Perilaku yang demikian diakuinya telah mencuatkan pandangan negatif masyarakat kepada Polri. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian memang kerap mengalami pasang surut. Barang tentu, berakibat pada turunnya kepercayaan publik kepada lembaga Kepolisian.
Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian memang kerap mengalami pasang surut. Menelisik, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia 'Korps Bhayangkara' mengawali tahun lalu dengan tingkat kepercayaan sangat tinggi 85,6% pada bulan Februari. Dilanjutkan, kepercayaan publik menurun jadi 79,4% saat survei bulan Mei, kemudian kembali turun ke 75,3% pada Juli.
Lalu, terakhir melalui survei September, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian tinggal 72,9%. Angka 72,9% sebetulnya sudah cukup baik.
Sehubungan itulah, Ungkap Ade Ardiansyah Utama (AAU) S.H, selaku Ketua Komite Pendukung Presisi Polri (KP3) menimpali dan angkat bicara bahwasanya apabila seseorang pelapor atau terlapor mengalami perkara di Institusi Polri akhirnya muncul bahasa - bahasa yang lahir di masyarakat ibarat 'kehilangan ayam bakal kerugian kambing'. Demikian ungkap Pria muda aktivis yang keseharian ber profesi sebagai pengacara itu mengatakan. Jakarta, Kamis (29/04)
Menurut Ade menyebutlan,"Komite Pendukung Presisi Polri (KP3) muncul beranjak dari sejarah kelam perihal laporan masyarakat, berangkat dari pengalaman pribadi. Baik itu kasus demi kasus yang mana muncul laporan dari masyarakat yang tengah mencari keadilan dan kepastian hukum," ujarnya menjelaskan.
Ditambah, lanjutnya menerangkan seperti ibarat sejarah kelam dalam proses mencari Keadilan di Indonesia, tak lepas dari 'bahasa' yang mana orang kehilangan ayam lalu menjual kambing, timpal Ade.
"Hal itu bukan menjadi rahasia umum lagi, banyak paradigma baru yang muncul di masa masa kepemimpinan Kapolri. Baik sedari jaman Ri Kiplik hingga Tito Karnavian belum memperoleh substansi Keadilan. Namun, kini harapan itu ada saat dipimpin oleh bapak Jenderal Pol. Sigit Listyo Prabowo. Karena mengangkat tema yang cukup ekstrim dan nampak kek ga masuk diakal," ujar Ade.
"Dimana dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum, menurutnya ibarat kayak orang bermimpi di siang bolong. Namun, namanya sudah memimpin Instansi Polri dan beberapa inisiator. Dan untuk itulah kami berani menantang akan hal itu," paparnya.
"Berangkat dari beberapa kasus yang sederhana, yang mana oleh oknum (perangkat yang bermain). Tantangan itu, kemudian disambut oleh Bapak Sigit. Sebenarnya, jarang sekali ada pimpinan Polri merespon cepat. Dan menjadi arahan untuk orang yang mencari keadilan. Jarang sekali mendapat respon, bahkan dari pihak inisiator sendiri," papar Ade.
Sontak, untuk bisa melakukan perbaikan mestinya kelemahan yang menimbulkan masalah harus terlebih dahulu ditemukan. Maka, dalam upaya mencegah penyimpangan anggota polisi lalu lintas saja misalnya, KAPOLRI menyatakan semua tilang akan dilakukan secara elektronik.
Kemudian, kepolisian akan lebih mengedepankan pendekatan humanis dengan keadilan restoratif sebagai spirit penegakan hukum yang berkeadilan. Keadilan restoratif berarti tidak ada lagi nenek yang tidak bermaksud mencuri tiga buah kakao harus menjalani pidana penjara. Tujuan penegakan hukum bukan sekadar kepastian hukum, tetapi juga harus berkeadilan. Kesemuanya itu tidak akan pernah terwujud tanpa ada komitmen bersama seluruh jajaran POLRI dari pimpinan hingga pelaksana di bawah. Tak cukup hanya komitmen POLRI dalam pelaksanaan konsep PRESISI (Prediftif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) hal yang penting juga adalah dukungan dari Masyarakat.
Terpisah, Kemuka Ghezi Ngabalin selaku perwakilan aktivis KP3 turut pula menuturkan komiten mendukung PRESISI Polri. Ungkapnya bahwa,"Memang, dari masyarakat pencari keadilan, dimana di masa kini masyarakat kurang percaya dalam berupaya memperoleh keadilan. Namun, akhirnya respon ini memperoleh tanggapan dari beberapa orang pengacara dan penggiat aktivis," ujarnya turut mengatakan saat di lokasi yang sama.
Perlu digarisbawahi, KP3 dibentuk tujuannya ialah mengawal dan untuk memposisikan sebagai mitra kritis sebagai bagian dari harapan Kapolri bersama masyarakat dalam rangka untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.
"Dan KP3 ke depan yang akan berhubungan langsung dengan masyakarat (sebagai corong Informasi) kepada Kapolri," kata Ade.
Sebagai contoh permisalan saja, Ketika orang mencari keadilan pasti mencari tarif, ketika mencari kepastian pasti mencari tarif. Tentunya, dukungan Masyarakat adalah dukungan dari unsur negara, maka itulah bakal mendukung secara kritis partisipatoris KAPOLRI dalam menjalankan platform dan visi misi POLRI yang PRESISI," jelasnya singkat menegaskan
"Secara konseptual dukungan kami kepada KAPOLRI bukan hanya seremonial, namun kami sekaligus akan turut serta secara aktif partisipatif mengontrol pelaksanaan plarform POLRI yang PRESISI dan selalu akan melaporkan kepada KAPOLRI setiap kejadian-kejadian yang menciderai pelaksanaan misi POLRI yang PRESISI,"
KP3 mendukung penuh program Presisi KAPOLRI dan jajarannya seperti Kabareskrim , Kadiv Propam dan Wasisdik yang selalu memberikan solusi untuk masyarakat pencari keadilan. Respon yang luar biasa juga diikuti oleh Anak buah Jenderal Sigit seperti Kadiv Propam Jenderal Sambo, Jenderal Iwan Kurniawan yang menggawangi Wasisdik dan komitmen Kabareskrim Jenderal Agus Adrianto Tentunya adalah modal besar Polri era Jenderal Pol. Sigit mengawal Polri yang berkeadilan dan dicintai rakyat. Terima kasih Jenderal. Kami salute dan bangga dengan polri saat ini. Ajari kami lebih mencintai Polri dan menjaga bersama," kata Ghezi Ngabalin, yang juga merupakan adik dari Ali Muchtar Ngabalin.(tendasnya (Niko)
(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar