Catatan Hukum, Keadilan dan Demokrasi tahun 2021

 

Oleh: 

Muslim Arbi

Direktur Gerakan Perubahan dan Presidium ARM

JAKARTA,Khatulistiwa News-  (31/12) - Hari ini, 31 Desember 2021. Malam nanti pukul 00.00 akan terjadi pergantian tahun untuk kalender Masehi 2022. Malam nanti dan besok pagi kita semua akan memasuki tahun 2022. 

Selamat tinggal tahun 2021. Meninggalkan kenangan gembira, dan duka dengan berbagai pernik nya bagi semua. 

Sejumlah catatan dibuat untuk persoalan hukum, keadilan dan demokrasi di tahun 2021 ini. 

Terlihat telanjang dimata publik; hukum dan keadilan sangat melikuai nurani di bangsa ini: jika mengamati Drama kolosal Penangkapan, Penahan dan Pengadilan atas HRS. Imam Besar Bangsa ini. Habib Rizieq, dan sejumlah Pimpinan FPI nya di tangkap dan di adili dan sebagian di bebaskan. FPI nya di bubarkan. Tapi Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Sekjen nya Munarman masih mendekam di Penjara. HRS di tangkap, di tahan dan dia adili dengan tuduhan pelanggaran prokes. Munarman di tangkap dan di adili dengan tuduhan isu2 terorisme. Juga penagkap Ustadz Farid Okbah dkk, juga dengan tuduhan terorisme? 

Soal pelanggaran Prokes. Bukan kan publik di suguhi drama pelanggaran Prokes oleh sejumlah pejabat dan elit termasuk Presiden Joko Widodo yang datang ke sejumlah kerumunan massa yang terlihat jelas terjadi pelanggaran Prokes. Tapi toh, Jokowi dan sejumlah pejabat elit itu masih saja bebas melenggang tanpa di sentuh hukum. Hukum dalam kontek ini - cuma mengabdi kepada pihak2 yang bersebrangan dengan Istana dan kekuasaan dalam kancah demokrasi. Hukum dan keadilan hanya milik penguasa dkk nya. Miris memang. Indonesia menangisi hukum dan keadilan yang seharusnya.

Akan hal nya persoalan isu Pandora Papers. Isu penggepalan pajak yang menerpa dua petinggi di tubuh pemerintah: Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartanto. Kedua nya sebagai menko. Toh hukum tidak menyentuh mereka. Meski ada pelaporan dan pemberitaan luas. Di Chili. Presiden nya, Sebastian Pinera terjungkal karena nama nya di sebut dalam skandal Pandora Papers. 

Dalam hal isu PCR: Nama Luhut Binsar Panjaitan, Erick Tohir bahkan nama Jokowi di kaitakan dalam bisnis PCR ini. Tapi pedang keadilan tidak menyentuh mereka. Kemana perginya, KPK, Polri dan Kejaksaan? 

DPR pun diam seribu bahasa. Ditengah suara jeritan rakyat menggema di berbagai pelosok negeri. 

Di hari-hari terakhir ini. Kasus Ahok, mantan Gubernur DKI yang kini masih menjabat sebagai Komut Pertamina di ungkap lagi oleh Mantan Jubir Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur - Allah yarhamuhu) dan Bang Marwan Batubara. Kasus ini pernah di usut di KPK. Tapi KPK saat itu entah kenapa tidak usut tuntas. Padahal keriguan negara dan hasil audit BPK sangat jelas dan gamblang terdapat korupsi di dalam nya. Dan nama Ahok - Basuki Tjahaja Purnama sangat jelas terlihat peran nya di sejumlah kasus selama menjabat Gubernur DKI. 

Adakah keterlibat orang besar dan kuat yang lindungi Ahok dan membuat KPK lemas dan loyo berhadapan dengan Kasus2 Dugaan Korupsi Ahok. Sehingga membuat pedang keadilan KPK tumpul? 

Publik menengarai ada seorang pejabat penting di negeri ini yang punya kekuatan besar lindungi Ahok sehingga Ahok masih saja belum terjamah hukum. Meski data2 korupsi nya sangat terang benderang. 

Harapan publik atas penuntas kasus korupsi Ahok ini dapat di tuntaskan oleh Firli Bahuri dan Kawan-kawan di KPK hari ini. 

Suara2 Demokrasi: Jokowi Mundur oleh sejumlah Emak-Emak dan elemen Gerakan Buruh dan berbagai elemen Gerakan dalam ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT (ARM) menghiasi medsos dan sejumlah media 3 bulan terakhir ini. Suara ini niscaya akan bergema lagi tahun 2022 nanti 

Juga. Suara2 Demokrasi soal Presidensial Threshold (PT) 0% tetap di suarakan di ruang2 Publik maupun di ajukan ke Mahkamah Konsitusi. Agar Hakim2 MK di beri petunjuk oleh Yang Maha Kuasa agar membebaskan negeri ini dari tekanan Oligarki Kekuasaan Politik, Ekonomi dan Hukum dengan Presidendal Threshold 0% dan membatalkan PT 20%. 

Semoga tahun 2022. Pedang Hukum, Keadilan dapat terus di mainkan oleh KPK. Sehingga negeri ini dapat terbebas dari pejabat-pengusaha yang berlindung di ketiak Istana dan DPR. Dan DPR pun dapat bangun dari tidur panjang nya atas suara2 Rakyat yang mendesak agar Jokowi Mundur.

Tahun 2022. Semoga hukum, keadilan dan demokrasi dapat tegak bagi negeri ini. Semoga negeri ini dapat kembali meraih wibawa nya. Aamiien Ya Rabb. 

Dan. Akhirnya selamat tahun baru Masehi 2022. Semoga Allah SWT selalu memberkahi Bangsa ini.

Kukusan - Depok , 09:32

31 Desember 2021.(Niko)