Plt. Bupati Minta Warga Patuhi Penghentian Aktivitas Tambang Ilegal

 

Muara Enim,Khatulistiwa News.com
Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H., bersama Kapolres Muara Enim, AKBP. Donni Eka Syaputra, S.H., S.I.K., M.M., dan Kasdim 0404 Muara Enim, Mayor Inf. Sugeng Purwadi menggelar rapat koordinasi bersama beberapa perwakilan beberapa warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Batubara (Asmara) Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muara Enim. Selasa (10/11/2020)

Dalam kegiatan ini warga diminta untuk mematuhi penghentian sementara aktivitas tambang Ilegal guna mencegah terulangnya musibah beberapa waktu lalu, apalagi di musim penghujan saat ini sangat berisiko banjir dan tanah longsor.
.
Dihadapan warga, Plt. Bupati menjelaskan bahwa pemerintah tidak menghentikan permanen kegiatan tambang yang dilakukan oleh warga, namun hanya menghentikan sementara hingga ada kajian dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Lebih lanjut Plt. Bupati menyampaikan bahwa pertambangan ataupun pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (Minerba) sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di pemerintah pusat, Undang-undang Nomor 03 tahun 2020.

Oleh karena itu menurutnya saat ini tidak ada cara lain, selain menunggu dan bersabar hingga ada keputusan. Apalagi beberapa waktu lalu Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meninjau langsung lokasi dan menyatakan segera menginvestigasi serta mengkaji lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil.
.
Menurut mya  penghentian ini adalahi upaya pemerintah melindungi warga agar tidak terjadi kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan. Didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Drs. Emran Tabrani, M.Si.,

Plt. Bupati menegaskan dirinya mengerti akan dilema yang terjadi di masyarakat karena kegiatan ini menjadi mata pencaharian utama warga, namun jika menyangkut dengan risiko nyawa ataupun bencana yang lebih besar lagi, maka menurutnya tidak ada tawar-menawar lagi selain mengutamakan keselamatan. Plt. Bupati berharap pemerintah pusat akan segera memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan ini jelasnya. [prokopim-me jazzi]