Postingan
JAKARTA,Khatulistiwa news.com. (19/10) - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia, Ismail Marasabessy, SH sampaikan bahwa apa yang harus di evaluasi selang Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin berjalan, menurutnya ialah pemikiran pemikiran Jokowi. Hal tersebut, dapat dilihat seperti halnya dalam me-rekomendasikan orang yang sudah matang dalam segi ke Ilmuan nya bekerja. Ibarat seperti Menkopulhukam. Demikian kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia, saat di wawancarai wartawan media cetak, online, dan elektronik di bilangan Jakarta Timur. Selasa (19/10)
Ungkap Marasabessy, menuturkan hal tersebut seperti halnya dari sektor ekonomi memang saat ini ditekan oleh wabah Korona (covid 19), namun itu bukan merupakan kelemahan pak Jokowi, timpalnya menjelaskan.
Akan tetapi, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia menjelaskan bahwa poin poin janji politik yang belum dijalankan, diharapkan dikerjakan.
Semisalnya saja, seperti dari segi sosial, dan pemberdayaan manusia. Bagaimana menyambut bonus demografi, namun sumber daya, dan keilmuan kita masih kurang, ungkapnya.
Harapan ke depan, ungkap Marasabessy menjelaskan harus membangun, hubungan diplomasi tidak hanya pada satu negara. Hubungan kerjasama bukan hanya pada chinesse (RRT) saja , namun masih ada negara negara lain. Seperti dengan negara negara Swedia, Rusia, dan sebagainya, tidak hanya satu kutub saja.
"Jangan negara ini menjadi lahan perebutan negara dan bangsa lain. Harapan, agar ke depan lebih memperhatikan sumber daya manusia , dan ekonomi (sumber daya alam), apbd, dan kesehatan," Ujarnya.
"Pak Jokowi, mesti menjaga Men BUMN, Mensos, dimana kinerja ga ada sama sekali. Apalagi berbicara soal Maritim. Propinsi Maluku itu lautan semua, namun gegara laut. Penentuan APBD berdasarkan luas daratan. Maka itulah, apbd di propinsi Maluku kecil," kata Dia
"Menjadi negara, dan tugas Presiden adalah menjalankan UU, agar sesuai harapan kita semua. Harapan, agar Pak Jokowi, mengingat apa yang diinginkan para pemuda dan masyarakat," Ujarnya.
Marasabessy menjelaskan dari segi SDM, berbicara dilihat dari segi kontraktor, pebisnis, infrastruktur itu sisi yang penting."Kita ketahui, infrastruktur dan program yang dikembangkan oleh Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin demi menyambut bonus Demografi dan Indonesia Emas," Tukasnya.
"Memang, negara kita demokrasi per politik mesti kuat. Namun, sektor pemberdayaan masyarakat (SDM) juga mesti diperhatikan," Ungkap Dia
Di samping itu, Kemukanya menjelaskan bahwa sedari sektor Hukum dan Penegakan Keadilan sudah banyak terobosan baru dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sudah maksimal. Seperti, Presisi Polri dan Siber yang mana kinerja kewenangan dari sisi IT, pungkasnya (Niko).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar