Postingan
JAKARTA,Khatulistiwa News (28/10) - Eks pekerja KPK RI , Benedictus sempat hadir di acara aksi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) yang digelar memperingati Sumpah Pemuda siang hari tadi di area patung kuda persimpangan jalan Merdeka Selatan. Jakarta, Kamis (28/10)
Sempat, eks petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut sempat naik ke atas mobil orasi dan menyerukan orasi dalam rangka untuk mengingatkan pada para massa aksi yang berada di lapangan, bahwa negara ini sudah dalam kategori 'Darurat Korupsi'. Soalnya, menurut Dia bahwa apapun, sekarang di korupsi.
"Negara ini sedang sakit. Coba lihat apa yang ada sekeliling kalian, tidak ada yang tidak di korupsi. Teman teman beli bawang putih di pasar dikorupsi. Beli daging sapi, dikorupsi. Awal pandemik, masker. Terakhir, hak hak orang miskin, bantuan sosial. Itu juga di korupsi," serunya kala Orasi.
"Saya apreasiasi dengan teman teman buruh dan mahasiswa yang memperingati Sumpah Pemuda di sini (aksi)," ujarnya.
Lanjutnya mengemukakan, sebenarnya nasib saya dan kawan kawan butuh hampir sama. Dimana alami penghentian secara paksa, atau dengan kata lain penghentian sepihak.
Bahkan, dirinya menceritakan kalau sama juga alami penghentian dengan cara cara primitif. Ungkapnya kala mengikuti ujian TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), dirinya diberikan pertanyaan yang absurb dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Pemberantasan korupsi, ujarnya.
"Mestinya kita tidak memerlukan mereka (Pemerintah). Soalnya mereka tidak seharusnya memerintah kita. Namun melayani rakyat. Bukan memerintah, bukan mem persekusi," ujarnya.
Soalnya, Kata Dia bahwa pada dasarnya syarat negara ada tiga (kala sekolah waktu belajar) ialah ada Wilayah, Rakyat, dan Pemerintah. Jadi sebenarnya yang terutama ialah, wilayah dan rakyat.
Sambungnya menjelaskan bahwa Pemerintah pada dasarnya selaku pelayan bagi rakyat."Lalu bagi mereka yang pelayan rakyat tadi korupsi. Korupsi itu untuk apa ? Untuk kepentingan mereka sendiri, memenuhi ego mereka. Sementara rakyat kesusahan, mencari kerja dan mencari makan," Lontarnya menceritakan kondisi real yang terjadi.
"Kami ikut aksi teman teman buruh, karena kesamaan penderitaan tentunya. Dimana kehilangan pekerjaan, dan intimidasi tentunya sekarang juga kami alami. Tentunya kita harus bergerak dari 'grass root' untuk pemberantasan korupsi." Paparnya.
Pemerintah selang dua tahun berjalan, menurutnya mengemukakan sejauh ini nampak tidak ada 'political will' untuk Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM."KPK lemah, kasus HAM mandek dan tidak terselesaikan. Padahal itu untuk transparansi dan akuntabilitas sebuah negara. Terutama kesejahteraan rakyatnya," jelas Benedictus.
"Pertama seharusnya itu tidak mengurangi semangat Pemuda. Terus sampaikan, dan ingat bagi oknum oknum Polri dimana mestinya melayani. Bukan menangkap, membanting, bahkan mem-persekusi," tandasnya memungkas.
Diketahui, sebagai berikut ini ke tiga belas (13) tuntutan massa aksi yang tergabung dalam GEBRAK, yaitu :
1. Cabut Omnibus Law dan seluruh PP turunanya; PP Nomor 34, Nomor 35, Nomor 36, dan Nomor 37
2. Tolak Penghapusan Upah Sektoral, berlakukan Kembali Upah Sektoral kaum Buruh seperti semula dan Berlakukan kenaikan UMK 2022 sebesar 15 persen
3. Stop PHK sepihak, Stop Union Busting! Berikan Jaminan Kepastian Kerja dan Kebebasan berserikat
4. Stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivis Gerakan rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi
5. Berikan persamaan hak dan perlindungan bagi Pekerja RumahTangga (PRT) dan seluruh buruh Migrant; Sahkan RUUPPRT
6. Jamin dan Lindungi kaum buruh disektor industri: Pariwisata,Perhotelan,Perkebunan, Pertambangan, Perikanan, Kelautan, Kontruksi, Transportasi, Driver Online dan Ojol
7. Usut tuntas kasus Korupsi BPJS TK dan Korupsi Bansos Pandemi Covid-19
8. Tolak Pemberangusan Pegawai KPK, Pekerjakan Kembali 58 orang Pegawai KPK seperti semula tanpa syarat
9. Mendesak pemerintah menghentikan rencana liberalisas iagraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agrarian berdasarkan cita-citaUUD1945, TAP MPRXI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SumberDaya Alam dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960
10. Laksanakan reforma agraria sejati sebagai jalan penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan hak rakyat atas tanah
11. Hentikan kekerasan seksual di semua ruang sosial. Dan segera sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual demi terciptanya ruang aman bagi seluruh perempuan
12. Gratiskan biaya Pendidikan semasa pandemi
13. Stop liberalisasi dan komersialisasi Pendidikan Wujudkan Pendidikan Gratis,Ilmiah, dan Demokratis, bervisi kerakyatan.(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar